pp 101 tahun 2000. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. pp 101 tahun 2000

 
 Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakatpp 101 tahun 2000 PP No

PANDUAN PENILAIAN : 1. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 dan juga Agenda 21 Indonesia serta Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. 73 Tahun 1987 . No Uraian PP 101 Tahun 2014 PP 22 Tahun 2021. PP 61 tahun 2000 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang. Seolah-olah rakyat hidup sendiri tanpa pemerintahan alias auto pilot. Indonesia, Pemerintah Pusat. Untuk mencapaiNOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang: a. Lembaga Administrasi Negara, LAN, adalah instansi pembina Diklat Aparatur sebagaimana diatur dalam UU ASN dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. LAN telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan Diklat Aparatur dan mengelola data statistik dalam satu informasi pelatihan melalui sistem informasi Diklat Aparatur (SIDA)PP 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 7. Sumber. NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi. Profesionalitas Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. Bahasa. Enns, Paul. Perhitungkan Rekam Jejak dan Integritas. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Mencabut : PP No. Sumber : PP 101 Tahun 2000. Dalam sambutan pembukaan Kepala Badan menyampaikan bahwa amanah PP 101 tahun 2000 dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian, ilmu yang dimiliki sehingga peserta mampu melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil yang mampu berperan serta serta sebagai. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan. 2000 No. uji karakteristik. 101 Tahun 2000 Tentang Diklat PNS . 101 tahun 2000 - Good Governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2000. PP Nomor 101 Tahun 2014_0. 108. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 3. edu no longer supports Internet Explorer. 2000. 70 tahun 2008; peraturan menteri. 35 Tahun 2007, PP No. Diklat prajabatan yang menjadi salah satu jenis diklat yang disebutkan dalam pp 101 tahun 2000 merupakan diklat yang harus diikuti oleh. 333, TLN No. 8K views • 18 slides Similar to Perkap no 19 th 2010 ttg pelatihan polri ( 20 ) 17. PERATURAN PUSAT; PERATURAN KEMENTERIAN; PERATURAN DI DAERAH. TENTANG. PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4194, LL 5 HLM. 101. U. METADATA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 101 tahun 2000 pengertian good governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang Diubah dengan : PP No. 32 Tahun 1979; PP 30 Tahun 1980; PP 10 Tahun 1983; PP 98 Tahun 2000; PP 99 Tahun 2000; PP 100 Tahun 2000; PP 101 Tahun 2000; PP 9 Tahun 2003; PP 38 Tahun 2007;Perbup No 47 Tahun 2008;NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pp 100 tahun 2000. 101, LN. PP 101/2014 berubah secara signifikan dari PP 18 dan 85 Tahun 1999,. FullText Rincian 231 . Download Free PDF View PDF. Dan secara umum aktif berpikir dalam pelaksanaan arahan umum dan tugas manajemen. PP 101 tahun 2000. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana. Usman Yasin Follow. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000. 101 Tahun 2000 Tentang Diklat PNS (36) Pendidikan dan Pelatihan meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 109 Tahun 2000 Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; d. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Diubah dengan : PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 6. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil PP No. NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :. Pajakku, New Normal of Taxation #WorkFromHome tidak masalah. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Gouzali, (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management Jilid 2), Jakarta : PT Toko Gunung. Undang-undang. File Size: 1144 kb: File Type: pdf: Download File. keputusan presiden no. YUSTISI 5. NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS Usman Yasin 1. Erickson, Miliard J. 8 Tahun 1974, UU No. pelayanan prima, dalam kegiatannya menyelenggarakan. Dalam Lampiran XIV dari PP No. NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan. Data. Peraturan pemerintah terbaru untuk limbah B3, menggantikan PP sebelumnya yaitu PP 18 jo 85 tahun 1999 by baros2002 in Types > Legal forms, peraturan. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok. Tempat Penetapan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. . 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;Edisi Tahun 2006 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Tempat Penetapan. 101 Tahun 2000 good governance merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). 41 Tahun 1960. 22/2021 ini adalah PP No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil T. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Perkalan No. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan. 2000. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. secara profesional, efektif, dan efisien (PP 101 tahun 2000). Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198); 4. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara no. NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL I. Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini bisa dilihat di lampiran PP 101 tahun 2014 banyak menambahkan. DR. 3545, LL SETNEG : 16 HLM. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. PP ini mencabut PP Nomor 56 Tahun 1991, PP Nomor 58 Tahun 1991, dan PP Nomor 59 Tahun 1991. Good Governance di Indonesia sendiri mulai dirintis dan diterapkan sejak munculnya. 32-33 . Yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang petugas berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam. Keppres 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS; 7. 22/2021 ini, beberapa limbah B3 dikategorikan menjadi limbah non-B3, seperti FABA (fly ash dan bottom ash) PLTU batu bara, SBE. Belum Tersedia. Dengan berlakunya PP ini, PP Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Kepres Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku. 22 Tahun 2021 diteken oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang pernah ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP NOMOR 101 TAHUN 2014. 90 hari kerja sejak Menteri 10 hari kerja sejak Menteri. TENTANG. prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh. 1994 No. 101. Pasal 1 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972,. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Status. PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 00 0000: Tanggal Pengundangan: 00 0000: Sumber: LNRI Tahun 2012 Nomor 264 TLNRI Nomor. edu Academia. 4. Jakarta. 51 Pasal 11 angka 1 PP No. Nomor. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018. PANDUAN PENILAIAN 1. 101 tahun 2000; keputusan presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II. PP PP PP UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 18/016. Comments are closed. BAB I KETENTUAN UMUM. Tujuan Diklat menurut PP RI No. PP No. Lembaga Administrasi Negara, LAN, adalah instansi pembina Diklat Aparatur sebagaimana diatur dalam UU ASN dan PP 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 2000/No. PP 60 tahun 2008 jelas bahwa BPKP mempunyai tugas yang cukup berat. edu Academia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. berlaku hingga sekarang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dalam Jabatan PNS. Related Papers. 2000 No. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Kedinasan pada. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 101 Bentuk. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen. Pp 101 2000. a. 4068, LL SETNEG : 12 HLM. 2012/No. E. E. Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan. Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. pegawai negeri sipil (PP 101 Tahun 2000). Baca selengkapnya di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 101, LN. 1. Suratman Garahama •. PP 101 tahun 2000 dinyatakan sebagai berikut: “Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural”. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kedudukan Keuangan Kepala. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 198 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN. 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang. pdf (1,2MB) Status; Keterangan: Baru : Detail Riwayat Peraturan: Peraturan terkait Cari. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi DETAIL PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 7. Tahun. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil PP No. 2000 No. Perpres No. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara. 4019, LL SETNEG : 12 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pp 101 tahun_2000. 48 tahun 2005 tentang . Lampiran ini mencakup klasifikasi, kriteria, dan persyaratan teknis terkait dengan Limbah B3. Undang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan. pdf. Peraturan Perundang-undangan. Untuk mencari Jumlah pengangguran dapat diketahui dengan rumus Jumlah angkatan kerja - Jumlah yang mempunyai pekerjaan.